Fikri Harish (The Jakarta Post)
PREMIUM
Jakarta ●
Rab, 25 Januari 2023
Setelah ribuan kepala desa di seluruh Indonesia menggelar aksi protes di depan Dewan Perwakilan Rakyat pekan lalu menuntut masa jabatan yang lebih lama, para pembuat kebijakan memberi isyarat bahwa mereka mungkin setuju untuk memperpanjang masa jabatan menjadi sembilan tahun. Namun para pengamat mempertanyakan motif politik di balik langkah tersebut, yang terjadi saat Indonesia memasuki tahun politik, dan risiko yang ditimbulkannya terhadap demokrasi.
Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Budiman Sudjatmiko dengan cepat mengklaim bahwa Presiden Joko “Jokowi” Widodo mendukung gagasan perpanjangan masa jabatan, dengan mengatakan bahwa tinggal membicarakan masalah itu dengan DPR, Kompas.com dilaporkan. Hal itu disampaikannya setelah bertemu dengan Jokowi pekan lalu.
Menjawab pertanyaan wartawan, Selasa, Jokowi tak menyebut mendukung perpanjangan, hanya kewenangannya ada di DPR. “Semua aspirasi harus disampaikan ke DPR, tapi undang-undangnya jelas, masa enam tahun dan tiga periode. [Any revision] harus diproses oleh DPR.
untuk Membaca Cerita Lengkap
BERLANGGANAN SEKARANG
Mulai dari Rp 55.500/bulan
- Akses tak terbatas ke konten web dan aplikasi kami
- surat kabar digital harian e-Post
- Tidak ada iklan, tidak ada interupsi
- Akses istimewa ke acara dan program kami
- Berlangganan buletin kami
Atau biarkan Google mengelola langganan Anda