Menkeu Perlu Pengurangan Mobilitas 50% Untuk Ratakan Kurva COVID-19

Menkeu Perlu Pengurangan Mobilitas 50% Untuk Ratakan Kurva COVID-19

Kami berharap mobilitas masyarakat akan berkurang 50 persen jika memungkinkan.

Jakarta (ANTARA) – Pengurangan mobilitas masyarakat sebesar 50 persen saat diberlakukan Pembatasan Darurat Kegiatan Masyarakat (PKPM) akan meratakan kurva COVID-19 pada pekan depan, kata Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.

“Kami optimistis mobilitas masyarakat bisa turun hingga 50 persen jika memungkinkan. Saya kira minggu ini atau minggu depan kita bisa melihat kurvanya mendatar dan secara bertahap akan semakin menurun,” kata Pandjaitan dalam konferensi pers virtual di Jakarta yang ditayangkan di akun YouTube Sekretariat Presiden, Selasa.

Menteri menilai perlu mengurangi mobilitas hingga 50 persen untuk mengekang penyebaran varian Delta, jenis COVID-19 yang diyakini lebih menular dan berbahaya daripada yang lain.

“Sekarang kita sudah lihat (penurunannya) 26-27 persen. Mudah-mudahan minggu ini bisa mendekati 50 persen,” ujarnya.

Pemerintah telah mengembangkan metode untuk memantau pelaksanaan PPKM darurat melalui indeks mobilitas dan lampu malam.

“Indeks mobilitas selama PPKM darurat dibandingkan dengan periode dasar dari 24 Mei hingga 6 Juni. Dengan begitu kita bisa mendapatkan data yang lebih akurat,” kata Pandjaitan.

Berita serupa: Asosiasi meminta Presiden melindungi hak-hak pekerja selama PPKM. untuk melindungi

Berita serupa: Dengan meningkatnya infeksi, Indonesia menggandakan pembatasan

Menteri mencatat bahwa Jakarta telah melihat penurunan mobilitas publik. Koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah Jakarta telah berjalan dengan baik.

Namun, penurunan mobilitas itu tidak harus memenuhi harapan.

“Masih di bawah ekspektasi kami. Bali dan Jawa Timur penurunannya sedikit dan kami akan mendorong mereka untuk melanjutkan pembatasan. Ini baru hari ketiga (PPKM darurat),” kata Pandjaitan.

Pemerintah telah memberlakukan PPKM darurat untuk Jawa dan Bali mulai 3 Juli hingga 21 Juli untuk membantu menahan penyebaran COVID-19.

Siehe auch  Indonesia membutuhkan Rs.4.520 triliun untuk memenuhi tujuan NDC: para menteri

Pembatasan darurat merupakan langkah penting dalam menghadapi lonjakan kasus positif selama seminggu terakhir, serta peningkatan eksponensial dalam hunian tempat tidur sejak lonjakan terakhir dalam kasus.

PPKM Darurat diterapkan di seluruh kabupaten dan kota di pulau Jawa dan Bali dan termasuk dalam indikator pengendalian COVID-19 di wilayah tersebut.

Selain itu, sesuai kebijakan Presiden, kebijakan ini sejalan dengan perkembangan COVID-19 belakangan ini, terutama varian baru yang muncul di beberapa negara.

Berita serupa: COVID-19 membuat Indonesia bersyukur atas donasi vaksin
Berita serupa: Menkeu kembali menaikkan anggaran kesehatan menjadi Rp 193 triliun

Menutup
DIEDIT OLEH INE

We will be happy to hear your thoughts

Hinterlasse einen Kommentar

polressidrap.com