TEMPO.CO, Jakarta – Greenpeace Aktivis kehutanan Indonesia Asep Komarudin mengatakan pihaknya siap menghadapi laporan polisi dari forum Cyber Indonesia yang mengkritik pidato Presiden Joko Widodo atau Jokowi tentang deforestasi.
“Kami mendengar tentang laporan ini dari rekan media kami dan tidak ada panggilan telepon dari polisi. Kami akan melihat ke dalam bahkan jika kami sekarang fokus pada krisis iklim, yang membutuhkan tindakan nyata dari pemerintah, ”kata Asep cuaca pada hari Senin, 15 November
Pemimpin Greenpeace Indonesia Leonard Simanjuntak dan Kiki Taufik dilaporkan ke Polda Metro Jaya setelah mengkritik pidato Presiden tentang deforestasi di World Leaders’ Summit di United Nations Climate Change Summit (COP26) di Glasgow, Skotlandia.
Keduanya didakwa melakukan tindak pidana berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE. Ketua Cyber Indonesia Husin Shahab mencatat bahwa pengawas lingkungan telah memberikan data yang salah dan menyesatkan tentang deforestasi.
Menanggapi laporan tersebut, Asep mengatakan Greenpeace siap bersaing dengan data untuk membuktikan keabsahan data tersebut. “Greenpeace menggunakan data yang valid dan akurat untuk publik. Kami juga siap untuk debat terbuka dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang bagaimana kami menganalisisnya secara ilmiah dan intelektual, ”katanya.
Menurut Asep, laporan polisi seperti itu bisa merusak iklim demokrasi. Kritik terhadap pemerintah seharusnya tidak ditanggapi dengan laporan polisi, melainkan dengan dialog atau debat terbuka.
Presiden Jokowi mengklaim pada KTT COP26 bahwa Indonesia telah berhasil mengurangi deforestasi ke level terendah dalam dua dekade dan merehabilitasi tiga juta hektar lahan kritis antara 2010 dan 2019. Greenpeace Sementara itu, data Indonesia menunjukkan deforestasi meningkat dari 2,45 juta hektar (2003-2011) menjadi 4,8 juta hektar (2011-2019).
Membaca: Greenpeace Indonesia mengkritik tweet menteri lingkungan tentang deforestasi
Dewi nurita