Jakarta (ANTARA) – Rapat Pleno I Global Partnership for Financial Inclusion (GPFI) digelar secara virtual oleh jalur keuangan Presidensi G20 Indonesia — Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan — pada 3-4 Februari guna membahas digitalisasi.
Pertemuan tersebut membahas agenda prioritas Kepresidenan G20 Indonesia pada tahun 2022, khususnya yang terkait dengan peran digitalisasi dalam meningkatkan inklusi dan pengembangan keuangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Indonesia bersama Italia dan Rusia sebagai co-chair GPFI memandu pertemuan tersebut.
Agenda GPFI 2022 fokus mendorong digitalisasi untuk meningkatkan pendapatan UMKM dan kelompok rentan serta memperkenalkan inovasi digital dan harmonisasi data.
Pertemuan juga membahas pentingnya mengidentifikasi pendekatan dan metodologi yang paling efisien untuk melakukan harmonisasi data.
Secara umum, setiap anggota GPFI sepakat bahwa harmonisasi data sangat penting untuk pengembangan inklusi keuangan digital, dan dianggap dapat diperluas tidak hanya untuk anggota G20 tetapi juga untuk negara lain.
Selain itu, pembahasan dalam pertemuan GPFI tersebut mencakup inklusi keuangan digital dan perlindungan konsumen dalam mendukung inklusi keuangan.
Hal ini dilakukan agar implementasi dari G20 High-Level Principles for Digital Financial Inclusion framework diperluas dengan tidak hanya berfokus pada negara-negara G20 tetapi juga pada negara-negara lain.
Program kerja GPFI, di bawah kepresidenan Indonesia pada tahun 2022, sejalan dengan Rencana Aksi Keuangan Inklusif G20 2020 yang mencakup empat produk utama.
Produk-produk tersebut terdiri dari implementasi High-Level Principles on Digital Financial Inclusion framework 2016 dan laporan inventarisasi produk keuangan dan layanan UMKM di luar produk pinjaman.
Berita Terkait: Indonesia dorong ASEAN dukung agenda G20
Selain itu, lainnya terdiri dari perangkat diagnostik regulasi untuk memperkuat akses UMKM terhadap inovasi layanan keuangan digital dan harmonisasi data UMKM.
Dalam pertemuan tersebut, Direktur Eksekutif BI Erwin Haryono menyampaikan bahwa penguatan database UMKM menjadi salah satu kunci dalam mengembangkan produk dan layanan keuangan yang mudah diakses oleh UMKM.
Hal ini akan mendorong sektor UMKM dan meningkatkan inklusi keuangan, karena akan membuka berbagai pilihan produk dan layanan keuangan bagi UMKM.
Haryono melalui keterangannya, Sabtu, saat membahas pembiayaan UMKM, menyoroti usulan kerangka analisis – perangkat diagnostik regulasi – untuk layanan keuangan digital.
Hal ini bertujuan untuk meningkatkan akses UMKM terhadap inovasi produk dan layanan keuangan digital serta menentukan strategi yang tepat untuk mendorong pendataan dan informasi UMKM.
Berita Terkait: Kolaborasi lintas sektor untuk mengatasi tiga isu utama di G20 DEWG
