Peningkatan pengetahuan dan pemahaman atau literasi masyarakat terkait kebencanaan menjadi program prioritas untuk mempersiapkan masyarakat menghadapi bencana
Jakarta (ANTARA) – Ombudsman RI mendesak Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memprioritaskan peningkatan literasi atau pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang kebencanaan.
“Peningkatan pengetahuan dan pemahaman atau literasi masyarakat terkait kebencanaan menjadi program prioritas kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana,” kata anggota Ombudsman Febrityas dalam Seminar dan Peluncuran Laporan Hasil Kajian Bencana online, Kamis.
Selain itu, Ombudsman menjabarkan beberapa saran untuk memperkuat langkah-langkah perbaikan pada masa prabencana dan tanggap bencana yang meliputi kajian dan evaluasi terhadap masalah pelaksanaan mitigasi bencana.
Berita Terkait: Indonesia siapkan bantuan kemanusiaan untuk korban banjir bandang Pakistan
Selain itu, Ombudsman menyarankan penguatan langkah-langkah perbaikan berdasarkan hasil review dan evaluasi serta percepatan implementasi Disaster Pooling Fund (PFB).
Selanjutnya, BNPB bersama Kementerian Dalam Negeri harus menyiapkan Surat Edaran kepada seluruh kepala daerah untuk mengelola kompetensi pejabat yang ditempatkan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) provinsi dan kabupaten atau kota.
Mereka juga harus mengalokasikan anggaran untuk meningkatkan kapasitas personel mitigasi bencana di daerah.
Ombudsman juga meminta kepala BNPB untuk mengembangkan aplikasi InaRisk dengan memasukkan fitur terkait data kependudukan yang terkena bencana.
Kepala BNPB juga harus mengembangkan sistem atau aplikasi yang terkait dengan pengelolaan dan penyaluran bantuan bagi penduduk terdampak.
Berita Terkait: BNPB beri lampu hijau hibah Rp56,8 miliar untuk rekonstruksi Pesisir Selatan
Kepala BNPB juga didesak untuk bekerja sama dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dalam merancang standar hunian sementara dan permanen serta fasilitas pendukung bagi penduduk terdampak.
Dalam kesempatan tersebut, Ombudsman juga menyampaikan usulan kepada Menko PMK agar mengalokasikan dana terkait kebencanaan yang memadai.
Selain itu, Ombudsman berpesan agar menteri berkoordinasi dengan BNPB dan Kementerian Keuangan, agar anggaran penanggulangan bencana dapat dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhan mitigasi bencana secara terkoordinasi dan terintegrasi.
Berita Terkait: Universitas Brawijaya mengembangkan IoT berbasis GIS untuk mitigasi bencana
Berita Terkait: Pemerintah bangun rumah permanen untuk korban gempa 2018 di Talise
