Laporan Asia Pasifik meja baru
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Indonesia telah membahas rencana untuk mengadakan dialog damai untuk menyelesaikan masalah di Papua dalam kunjungannya ke markas PBB di Jenewa, Swiss.
Dalam pertemuan tersebut, Komnas HAM diwakili ketua komisi Taufan Damanik dan dua komisioner, Beka Ulung Hapsara dan Mochamad Choirul Anam. Mereka bertemu dengan Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, Michelle Bachelet.
“Komnas HAM menyampaikan inisiatif dialog damai di Papua,” kata Damanik dalam keterangan pers, lapor CNN Indonesia.
Damanik mengatakan dialog damai ini digagas Komnas HAM sebagai pendekatan untuk menyelesaikan berbagai persoalan HAM di Papua. Dia mengklaim bahwa PBB menyambut baik rencana tersebut.
“Michelle Bachelet menyampaikan apresiasinya atas langkah Komnas HAM tersebut,” ujarnya.
KPU yakin dialog damai di Papua bisa terwujud dan Damanik berharap semua pihak mendukung upaya tersebut.
“[We] berharap semakin banyak pihak yang mendukung prakarsa yang ada agar Papua yang adil, damai dan sejahtera dapat segera terwujud,” ujarnya.
Pelanggaran hak yang menjadi perhatian
Damanik mengatakan bahwa mereka juga mengambil kesempatan untuk menjelaskan kepada PBB tentang berbagai perkembangan dan tantangan HAM di Indonesia, termasuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM yang menjadi perhatian publik.
“Termasuk di dalamnya adalah perubahan terkait kemajuan kebijakan hak asasi manusia dan hambatan yang masih ada,” katanya.
Komnas HAM beberapa kali berkunjung ke Papua untuk membahas rencana dialog perdamaian.
Ia mengklaim bahwa banyak pihak yang berbeda telah menyambut dialog damai yang telah dimulainya.
Namun, Organisasi Papua Merdeka Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB-OPM) menolak pembicaraan damai dengan pemerintah jika hanya dimediasi oleh Komnas HAM.
Mereka juga meminta agar Presiden Joko Widodo bersedia duduk bersama di meja perundingan.
Awal tahun ini juru bicara TPNPB-OPM Sebby Sambom mengatakan bahwa mereka ingin dialog atau negosiasi damai dimediasi oleh PBB karena konflik bersenjata di Papua sudah dalam skala internasional.
“Pada prinsipnya kami akan setuju jika negosiasi sesuai dengan mekanisme PBB, tetapi kami tidak tertarik dengan metode Indonesia,” kata Sambom dalam siaran persnya, Jumat 23 Februari.
Diterjemahkan oleh James Balowski dari IndoLeft News. Judul asli artikel tersebut adalah Komnas Dialog HAM Baha Damai Papua dengan Komisioner Tinggi HAM PBB.
