“Dengan keputusan ini, pemerintahan Donald Trump bertujuan untuk merusak dasar hukum internasional yang diakui secara universal untuk penyelesaian Sahara Barat, yang menetapkan status akhir kawasan itu melalui referendum,” kata Kementerian Luar Negeri Rusia, seperti Diberitakan Tass, Minggu (13/12/2020).
“Posisi baru Amerika ini dapat sangat menghambat upaya PBB untuk mempromosikan rencana pemukiman Sahara Barat dan memperburuk hubungan antara pihak-pihak yang terlibat langsung dan memprovokasi spiral baru konfrontasi bersenjata di wilayah Sahara-Sahel,” kata dia melanjutkan.
Sahara Barat dibagi antara Maroko dan Mauritania pada akhir pemerintahan kolonial Spanyol pada tahun 1976. Ketika Mauritania, di bawah tekanan dari gerilyawan Polisario, meninggalkan semua klaimnya pada bulan Agustus 1979, Maroko menduduki wilayah tersebut dan sejak itu menegaskan kendali administratif atas seluruh wilayah. Pertempuran pecah antara Maroko dan Front Polisario, yang berjuang untuk kemerdekaan Sahara Barat.
Sebuah perjanjian gencatan senjata ditandatangani pada tahun 1991. PBB dikerahkan tahun itu untuk memantau gencatan senjata dan mengatur, jika mungkin, referendum tentang penentuan nasib sendiri rakyat Sahara Barat. . Baca Juga: Awan Debu Monster Karibia yang Mencekik Sahara Pindah ke Amerika Serikat )
Sebelumnya, Aljazair juga sempat mengkritik keputusan Trump yang mengakui kedaulatan Maroko di Sahara Barat. Aljazair menganggap keputusan ini ilegal.
“Keputusan Amerika tidak memiliki efek hukum karena melanggar semua resolusi PBB,” kata kementerian luar negeri Aljazair dalam sebuah pernyataan. Baca juga: Nasihat Imam Syafi’i Jika Terjadi Wabah )
Seperti Rusia, Aljazair mengatakan deklarasi itu akan merusak upaya de-eskalasi yang telah dilakukan di semua tingkatan untuk membuka jalan bagi membuka jalur politik yang nyata dan meyakinkan para pihak yang bersengketa untuk memulai dialog tanpa syarat di bawah naungan PBB dengan dukungan dari Uni Afrika.
“Konflik yang biasa terjadi di Sahara Barat adalah kasus dekolonisasi yang hanya bisa diselesaikan melalui pelaksanaan konvensi internasional dan doktrin dominan Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Uni Afrika tentang masalah ini,” ujarnya. .
(esn)
