JAKARTA, KOMPAS.com – Menteri Badan upaya Milik Negara (BUMN) Erick Thohir Perombakan dewan direksi PT Pelayaran Nasional Indonesia atau Untuk mendapatkan (Persero).
Perubahan tersebut tertuang dalam salinan Keputusan Menteri Negara BUMN nomor SK-12 / MBU / 01/2021 tanggal 12 Januari 2020 tentang Pemberhentian, perubahan nomenklatur jabatan dan pengangkatan anggota Direksi perseroan. PT Pelni.
Dalam surat tersebut, Erick Thohir Tukul mencopot M Harsono yang dulu dikenal sebagai Direktur armada Pelni. Ia digantikan oleh Robert MP Sinaga yang sebelumnya menjabat sebagai Career Officer di PT Pelindo I (Persero).
Baca juga: Erick Thohir mengirimkan doa untuk penumpang dan awak Sriwijaya Air SJ 182
Selain itu, eks bos Inter Milan itu menggantikan Masrul Khalimi yang sebelumnya menjabat sebagai direktur Bisnis Pengangkutan Pelni. Ia digantikan oleh Yahya Kucoro yang bekerja sebagai pegawai karir di PT Pelni dan terakhir sebagai kepala sekretariat perusahaan.
“Terima kasih banyak kepada Pak Tukul dan Pak Masrul yang telah menyumbangkan pikiran dan tenaganya untuk perkembangan perusahaan. Dan atas nama seluruh karyawan, kami menyambut baik pejabat pengganti yang semoga bisa berlayar bersama PELNI untuk mencapai visi dan misi itu. didirikan, “kata Plt. Manajer Humas, Hubungan Kelembagaan dan CSR Idayu Adi Rahajeng, Rabu (13/1/2021).
Tak hanya itu, Kementerian BUMN juga mengubah nomenklatur dari posisi Fleet Manager di PT Elni menjadi Direktur Armada dan Konstruksi melalui keputusan yang sama.
Berikut susunan direksi baru PT Pelni:
Direktur Utama: Insan Purwarisya L Tobing
Manajer SDM dan Umum: Ganefi
Direktur Keuangan: Ony Suprihartono
Manajer Transportasi Penumpang: OM Sodikin
Direktur Angkutan dan Tol Laut: Yahya Kuncoro
Direktur Armada dan Konstruksi: Robert MP Sinaga
Dewan Komisaris PT Pelni saat ini:
Komisaris Utama: Ali Masykur Musa
Komisaris: Haryo Indratno
Komisaris: Wahju Aji
Komisaris: Eddy Susanto Soepadmo
Komisaris: Iwan Taufiq Purwanto
Komisaris Independen: Kristia Budiyarto
Baca juga: Erick Thohir: Kami tidak ingin bergantung pada vaksin impor lagi